Minggu, 30 Juni 2013

tugas perekonomian indonesia



BAB 7
7. Kebijaksanaan Pemerintah
        Beberapa kebijaksanaan yang cukup menonjol sejak Orde baru berjalan diantaranya adalah:
v Kebijaksanaan selama periode 1966-1969
Diarahkan pada proses perbaikan dan pembersihan semua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintahan Orde Lama, terutama dari paham komunis.
v Periode pelita 1
Dimulai dengan tahunanya Peraturan Pemerintah no 16 tahun 1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import
Paket agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar
v Periode pelita 2
v Periode  ini diisi dengan kebijaksanaan mengenai :
1.      Kebijakan fiskal, dengan cara penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya sain g komoditi ekpor dipasar dunia, serta untuk menggalakan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri guna mendorong innvestasi dalam negeri.
2.      Kebijaksanaan 15 nopember 1978, yakni kebijaksanaan di bidang moneter dengan tujuan untuk menaikkan hasil produksi nasional serta untuk menaikkan daya saing komoditi ekspor.
v  Periode pelita 3
Periode ini diwarnai dengan devisitnya neraca perdagangan Indonesia yangdisebabkan karena diterapkannya tindakan proteksi dan kuota dalam Negara-negara pasaran komoditi ekspor Indonesia. Adapun kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang sempat dikeluarkan dalam periode ini adalah;
1.      Peket Januari 1982, yang berisi mengenai tata-cara pelaksanaan ekspor-impor dan lalu lintas devisa.
2.      Paket kebijaksanaan imbal beli,yang dikeluarkan untuk menunjang kebijaksanaan paket Januari diatas.
3.      Kebijaksanaan Devaluasi 1983,yakni dengan menurunkan nilai tukar  rupiah terhadap mata ueng Dolar.
v  Periode pelita 4
Beberapa kebijaksanaan pemerintah yang lahir dalam periode ini adalah:
1.      Kebijaksanaan INPRES  No.4 Tahun 1985, kebijaksanaan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor non-migas.
2.      Paket kebijaksanaan 6 Mei 1986, yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong sekto swasta di bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal
3.      Paket Devalusasi 1986, ditempuh karena jatuhnya harga minyak dipasaran dunia yang mengakibatkan penerimaan pemerintah turun
4.      Paket kebijaksanaan 25 Oktober 1986, yang merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter dan penanaman modal.
5.      Paket kebijaksanaan 15 Januari 1987, dengan melakukan peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas beberapa sektor industri.
v  Periode pelita 5
Kebijaksanaan lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua

Kebijaksanaan Moneter
        Kebijaksanaan moneter adalah sekumpulan tindakan pemerintah didalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga. Dilihat dari upaya yang ditempuh, kebijaksanaan moneter ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis kebijaksanaan moneter, yakni:
a.      Kebijaksanaan moneter kuantitatif
Kebijaksanaan ini dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kuantitasnya.
b.      Kebijaksanaan moneter kualitatif
Yang dimaksud dengan kebijaksanaan kualitaif adalah dengan mengatur dan menghimbau pihak bank umum/lembaga keuangan lainnya.

Kebijaksanaan  Fiskal
           Adalah suatu tindakan pemerintah didalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja Negara, dan biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan. Dan dapat dibedakan  dari beberapa segi:
1.      Dilihat dari segi pembayarannya.
2.      Dilihat dari besar-kecilnya pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak.
3.      Dilihat dari sisi tujuan ditetapkannya .

Kebijaksanaan Menekan Pengeluaran
           Dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia.

Kebijaksanaan Memindah Pengeluaran
           Jika dalam kebijaksanaan menekan pengeluaran, pengeluaran para pelaku ekonomi diusahakan berkuarang, maka dalam kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak berkurang, hanya dipindankan dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekomomian.




BAB 8
8. Masalah-masalah Pokok Perekonomian Indonesia
    Penganguran
          Pengangguran akan lebih banyak memberikan dampak negative bagi kegiatan ekonomi Negara. Pengangguran akan menyebabkan beban angkatan kerja yang benar-benar produktif menjadi semakin berat, disamping secara social pengangguran akan menyebabkan kecenderungan masalah-masalah kriminalitas dan masalah social lainnya.
Adapun jenis-jenis pengangguran yang dapat disebut diantaranya adalah:
1.      Pengangguran friksionil: pengangguran yang terjadi karena seseorang memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang lebih baik, yang memberikan fasilitas dan keadaan yang lebih baik.
2.      Pengangguran structural: pengangguran yang terjadi karena seseorang diberhentikan oleh perusahaan, karena kondisi perusahaan yang sedang mengalami kemunduran usaha, sehingga terpaksa mengurangi tenaga kerja.
3.      Pengangguran teknologi: pengangguran yang terjadi karena mulai digunakannya teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia.
4.      Pengangguran siklikal: pengangguran yang terjadi karena terjadinya pengurangan tenaga kerja yang secara menyeluruh dikarenakan kemunduran dan resesi ekonomi.
5.      Pengangguran musiman: pengangguran yang terjadi dipengaruhi oleh musim. Biasanya terjadi pada sektor pertanian.
6.      Pengangguran tidak kentara: pengangguran yang secara fisik dan sepintas tidak kelihatan, namun secara ekonomi dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut sesungguhnya menganggur.

Inflasi
           Inflasi itu sesuatu yang buruk bagi perekonomian Indonesia. Inflasi sering diartikan sebagai suatu kecenderungan naiknya harga-harga secara umum dalam waktu dan wilayah tertentu. Inflasi dapat terjadi karena;
1.      Diwarnai kenaikan harga-harga komoditi secara umum, atau dapat dikatakan hampir setiap komoditin mengalami kenaikan.
2.      Dapat diketahui dan hitung jika telah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan dalam walayah tertentu.

Inflasi Karena naiknya permintaan              
             Inflasi yang terjadi karena adanya gejala naikknya permintaan secara umum,sehingga sesuai dengan hukum permintaan maka hargapun secara umum akan cenderung naik.

Inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi
             Inflasi  yang terjadi jika kecenderungan naikknya harga labih diakibatkan naikknya harga lebih diakibakan karena naikknya biaya produksi. Seperti naikknya upah tenaga kerja, naiknya harga bahan baku dan penolong.

Inflasi yang berasal dari dalam nageri
         Yang dimaksud inflasi dalam negeri adalah inflasi yang terjadi dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri.

Inflasi yang berasal dari luar negeri
        Proses terjadinya diawali dengan masuknya kmoditi impor yang telah terkena inflasi dinegara asalnya. Sehingga komoditi impor tersebut kita beki dengan harga yang mahal pula.
Jika diperhatikan, maka inflasi memang akan membawa dampak yang kurang baik bagi beberapa aspek kegiatan ekomoni masyarakat  diantaranya;
1.      Inflasi akan menjadikan turunnya pendapatan riil masyarakat yang memiliki penghasilan tetap.
2.      Inflasi menyebabkan turunnya nilai riil kekayaan masyarakat yang berbentuk kas,
3.      Inflasi akan menyebabkan nilai tabungan masyarakat menjadi turun, sehingga orang akan cenderung memilih menginvestasikan uangnya dalam aktiva yang lebih bai, dari pada menabungnya ke bank.
Dapat disimpulkan bahwa hanya inflasi yang melewati batas kemempuan negaralah yang akan menimpulakan dampak negatif bagi perekonimian.
Namun dengan begitu adanya dampak positif dari adanya inflasi adalah:
1.      Inflasi yang terkendali menggambarkan adanya aktivitas ekonomi dalam suatu Negara.
2.      Inflasi terkendali merangsang masyarakat untuk terus  berusaha bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraannya agar tetap dapat mengikuti penurunan nilai riil pendapatannya.






BAB 9
9. Investasi dan Penanaman Modal 
Investasi
          Banyak faktor yang men=mpengaruhi tingkat investasi dalam perekonomian suatu Negara, beberapa diantaranya:
1.      Pertama, prospek ekonomi yang akan datang.
2.      Kedua, keuntungan yang dicapai perusahaan.
3.      Ketiga, perubahan dan perkembangan teknologi.
4.      Keempat, kestabilan perekonomian Negara.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Jika pada pelita 1 dan 2, industri kecil masih mendominasi, maka pada pelita-pelita berikutnya investasi dari penanaman modal ini mulai diarahkan pada usaha untuk:
1.      Memperkokoh struktur industri dalam negeri secara umum, dengan memprioritaskan industri yang mampu mengolah bahan baku,modal serta penunjang.
2.      Prioritas juga ditujukan kepada industri agar mampu menciptakan mesin –mesin produksi sendiri.
3.      Diarahkan pada proses penyarapan tenaga kerja sebanyak-banyaknya.
4.      Dapat menyebar ke luar wilayah pulau Jawa, agar pembangunan dapat lebih merata diseluruh wilayah Indonesia.
Penanaman Modal Asing
Masuknya modal asing menimbulkan pro dan kontra dalam menanggapinya. Beberapa alasan yang bersifat ekonomi yang menentang  masuknya PAM diantaranya adalah:
1.      Di dalam kenyataannya sangat jarang perusahaan multinasional bersedia menanamkan kembali keuntungan yang diperolehnya dinegara-negara berkembang.
2.      Dilihat dari kepentingan neraca pembayaran, perusahaan-perusahaan multinational dapat menyebabakan berkurangnya penerimaan devisa Negara, baik melalui neraca bejalan, maupun lewat neraca lalu lintas modalnya
3.      Meskipun perusahaan-perusahaan  multinasional  turut menyetor pajak kepada Negara, namun mereka juga sering mendapatkan keringanan pajak dari pemerintah, serta perlindungan-perlindungan lainnya.
4.      Tidak jarang  tujuan transfer teknologi tidak dapat berjalan dengan lancar.


 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar