BAB 7
7. Kebijaksanaan
Pemerintah
Beberapa
kebijaksanaan yang cukup menonjol sejak Orde baru berjalan diantaranya adalah:
v Kebijaksanaan selama periode
1966-1969
Diarahkan pada proses perbaikan dan
pembersihan semua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintahan Orde Lama,
terutama dari paham komunis.
v Periode pelita 1
Dimulai dengan tahunanya Peraturan
Pemerintah no 16 tahun 1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport
dan import
Paket agustus 1971, mengenai
devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar
v Periode pelita 2
v Periode ini diisi dengan kebijaksanaan mengenai :
1. Kebijakan fiskal, dengan cara
penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya sain g komoditi ekpor
dipasar dunia, serta untuk menggalakan penanaman modal asing dan penanaman
modal dalam negeri guna mendorong innvestasi dalam negeri.
2. Kebijaksanaan 15 nopember 1978, yakni
kebijaksanaan di bidang moneter dengan tujuan untuk menaikkan hasil produksi
nasional serta untuk menaikkan daya saing komoditi ekspor.
v Periode pelita 3
Periode ini diwarnai dengan
devisitnya neraca perdagangan Indonesia yangdisebabkan karena diterapkannya
tindakan proteksi dan kuota dalam Negara-negara pasaran komoditi ekspor
Indonesia. Adapun kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang sempat
dikeluarkan dalam periode ini adalah;
1. Peket Januari 1982, yang berisi
mengenai tata-cara pelaksanaan ekspor-impor dan lalu lintas devisa.
2. Paket kebijaksanaan imbal beli,yang
dikeluarkan untuk menunjang kebijaksanaan paket Januari diatas.
3. Kebijaksanaan Devaluasi 1983,yakni
dengan menurunkan nilai tukar rupiah
terhadap mata ueng Dolar.
v Periode pelita 4
Beberapa kebijaksanaan pemerintah
yang lahir dalam periode ini adalah:
1. Kebijaksanaan INPRES No.4 Tahun 1985, kebijaksanaan ini
dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor non-migas.
2. Paket kebijaksanaan 6 Mei 1986, yang
dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong sekto swasta di bidang ekspor maupun
di bidang penanaman modal
3. Paket Devalusasi 1986, ditempuh
karena jatuhnya harga minyak dipasaran dunia yang mengakibatkan penerimaan
pemerintah turun
4. Paket kebijaksanaan 25 Oktober 1986,
yang merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter dan penanaman modal.
5. Paket kebijaksanaan 15 Januari 1987,
dengan melakukan peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas beberapa
sektor industri.
v Periode pelita 5
Kebijaksanaan lebih diarahkan kepada
pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal
landas menuju rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua
Kebijaksanaan Moneter
Kebijaksanaan moneter adalah
sekumpulan tindakan pemerintah didalam mengatur perekonomian melalui peredaran
uang dan tingkat suku bunga. Dilihat dari upaya yang ditempuh, kebijaksanaan
moneter ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis kebijaksanaan moneter, yakni:
a. Kebijaksanaan moneter kuantitatif
Kebijaksanaan
ini dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi
kuantitasnya.
b. Kebijaksanaan moneter kualitatif
Yang
dimaksud dengan kebijaksanaan kualitaif adalah dengan mengatur dan menghimbau
pihak bank umum/lembaga keuangan lainnya.
Kebijaksanaan Fiskal
Adalah suatu tindakan pemerintah
didalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja Negara, dan biasanya
dikaitkan dengan masalah perpajakan. Dan dapat dibedakan dari beberapa segi:
1. Dilihat dari segi pembayarannya.
2. Dilihat dari besar-kecilnya pajak
yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak.
3. Dilihat dari sisi tujuan
ditetapkannya .
Kebijaksanaan Menekan Pengeluaran
Dilakukan dengan cara mengurangi
tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di
Indonesia.
Kebijaksanaan Memindah Pengeluaran
Jika dalam kebijaksanaan menekan
pengeluaran, pengeluaran para pelaku ekonomi diusahakan berkuarang, maka dalam
kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak berkurang, hanya dipindankan dan
digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekomomian.
BAB 8
8. Masalah-masalah Pokok Perekonomian
Indonesia
Penganguran
Pengangguran akan lebih banyak
memberikan dampak negative bagi kegiatan ekonomi Negara. Pengangguran akan
menyebabkan beban angkatan kerja yang benar-benar produktif menjadi semakin
berat, disamping secara social pengangguran akan menyebabkan kecenderungan
masalah-masalah kriminalitas dan masalah social lainnya.
Adapun
jenis-jenis pengangguran yang dapat disebut diantaranya adalah:
1. Pengangguran friksionil: pengangguran
yang terjadi karena seseorang memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang
lebih baik, yang memberikan fasilitas dan keadaan yang lebih baik.
2. Pengangguran structural: pengangguran
yang terjadi karena seseorang diberhentikan oleh perusahaan, karena kondisi
perusahaan yang sedang mengalami kemunduran usaha, sehingga terpaksa mengurangi
tenaga kerja.
3. Pengangguran teknologi: pengangguran
yang terjadi karena mulai digunakannya teknologi yang menggantikan tenaga kerja
manusia.
4. Pengangguran siklikal: pengangguran
yang terjadi karena terjadinya pengurangan tenaga kerja yang secara menyeluruh
dikarenakan kemunduran dan resesi ekonomi.
5. Pengangguran musiman: pengangguran
yang terjadi dipengaruhi oleh musim. Biasanya terjadi pada sektor pertanian.
6. Pengangguran tidak kentara:
pengangguran yang secara fisik dan sepintas tidak kelihatan, namun secara
ekonomi dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut sesungguhnya menganggur.
Inflasi
Inflasi itu sesuatu yang buruk bagi perekonomian
Indonesia. Inflasi sering diartikan sebagai suatu kecenderungan naiknya
harga-harga secara umum dalam waktu dan wilayah tertentu. Inflasi dapat terjadi
karena;
1. Diwarnai kenaikan harga-harga
komoditi secara umum, atau dapat dikatakan hampir setiap komoditin mengalami
kenaikan.
2. Dapat diketahui dan hitung jika telah
berjalan dalam kurun waktu tertentu dan dalam walayah tertentu.
Inflasi Karena naiknya permintaan
Inflasi yang terjadi karena adanya
gejala naikknya permintaan secara umum,sehingga sesuai dengan hukum permintaan
maka hargapun secara umum akan cenderung naik.
Inflasi yang terjadi karena naiknya
biaya produksi
Inflasi yang terjadi jika kecenderungan naikknya
harga labih diakibatkan naikknya harga lebih diakibakan karena naikknya biaya
produksi. Seperti naikknya upah tenaga kerja, naiknya harga bahan baku dan
penolong.
Inflasi yang berasal dari dalam
nageri
Yang dimaksud inflasi dalam negeri
adalah inflasi yang terjadi dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di
dalam negeri.
Inflasi yang berasal dari luar negeri
Proses terjadinya diawali dengan
masuknya kmoditi impor yang telah terkena inflasi dinegara asalnya. Sehingga
komoditi impor tersebut kita beki dengan harga yang mahal pula.
Jika
diperhatikan, maka inflasi memang akan membawa dampak yang kurang baik bagi
beberapa aspek kegiatan ekomoni masyarakat
diantaranya;
1. Inflasi akan menjadikan turunnya
pendapatan riil masyarakat yang memiliki penghasilan tetap.
2. Inflasi menyebabkan turunnya nilai
riil kekayaan masyarakat yang berbentuk kas,
3. Inflasi akan menyebabkan nilai
tabungan masyarakat menjadi turun, sehingga orang akan cenderung memilih
menginvestasikan uangnya dalam aktiva yang lebih bai, dari pada menabungnya ke
bank.
Dapat disimpulkan bahwa hanya inflasi
yang melewati batas kemempuan negaralah yang akan menimpulakan dampak negatif
bagi perekonimian.
Namun dengan begitu adanya dampak positif
dari adanya inflasi adalah:
1. Inflasi yang terkendali menggambarkan
adanya aktivitas ekonomi dalam suatu Negara.
2. Inflasi terkendali merangsang
masyarakat untuk terus berusaha bekerja
keras untuk meningkatkan kesejahteraannya agar tetap dapat mengikuti penurunan
nilai riil pendapatannya.
BAB 9
9. Investasi dan
Penanaman Modal
Investasi
Banyak faktor
yang men=mpengaruhi tingkat investasi dalam perekonomian suatu Negara, beberapa
diantaranya:
1.
Pertama,
prospek ekonomi yang akan datang.
2.
Kedua,
keuntungan yang dicapai perusahaan.
3.
Ketiga,
perubahan dan perkembangan teknologi.
4.
Keempat,
kestabilan perekonomian Negara.
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Jika pada pelita 1 dan 2, industri
kecil masih mendominasi, maka pada pelita-pelita berikutnya investasi dari
penanaman modal ini mulai diarahkan pada usaha untuk:
1. Memperkokoh struktur industri dalam
negeri secara umum, dengan memprioritaskan industri yang mampu mengolah bahan
baku,modal serta penunjang.
2. Prioritas juga ditujukan kepada
industri agar mampu menciptakan mesin –mesin produksi sendiri.
3. Diarahkan pada proses penyarapan
tenaga kerja sebanyak-banyaknya.
4. Dapat menyebar ke luar wilayah pulau
Jawa, agar pembangunan dapat lebih merata diseluruh wilayah Indonesia.
Penanaman Modal Asing
Masuknya modal asing menimbulkan pro
dan kontra dalam menanggapinya. Beberapa alasan yang bersifat ekonomi yang
menentang masuknya PAM diantaranya
adalah:
1. Di dalam kenyataannya sangat jarang
perusahaan multinasional bersedia menanamkan kembali keuntungan yang
diperolehnya dinegara-negara berkembang.
2. Dilihat dari kepentingan neraca
pembayaran, perusahaan-perusahaan multinational dapat menyebabakan berkurangnya
penerimaan devisa Negara, baik melalui neraca bejalan, maupun lewat neraca lalu
lintas modalnya
3. Meskipun perusahaan-perusahaan multinasional
turut menyetor pajak kepada Negara, namun mereka juga sering mendapatkan
keringanan pajak dari pemerintah, serta perlindungan-perlindungan lainnya.
4. Tidak jarang tujuan transfer teknologi tidak dapat berjalan
dengan lancar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar