tugas perekonomian indonesia

PEREKONOMIAN INDONESIA

ARIS BUDI SETYAWAN

TUGAS MERANGKUM

ARISTYA GRACE NOVANDA

1EB16

21212154

BAB 4

4.Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan

A. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional sering dipergunakan sebagai indicator ekonomi dalam hal:

v  Menentukan laju tingkat perkembangan/pertumbuhan perekonomian suatu Negara.

v  Mengukur keberhasilan suatu Negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya.

v  Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu Negara dengan Negara lainnya.

           Menghitung pendapatan nasional Indonesia dengan pendekatan produksi GDP atau Produksi Domestik Bruto adalah pendapatan nasional yang nilainya dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua pelaku/sector ekonomi di wilayah Indonesia, dalam kurun waktu tertentu.

           Yang perlu diingat dalam perhitungan tersebut, jangan sampai terjadi perhitungan ganda yang dapat menyebabkan pendapatan nasional (GDP) Indonesia tampak lebih besar.

Salah satu akibatnya adalah seolah-olah Negara Indonesia sudah cukup maju dan makmur, sehingga bantuan luar negeri akan dialihkan ke Negara yang  lebih membutuhkan.

           GNP (Gross National Product) adalah pendapatan nasional yang nilainya diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku/sector ekonomi di Indonesia, yang berwarga Negara Indonesia dalam kurun waktu tertentu.

           NI(National Income) adalah pendapatan nasional yang nilainya didapat dengan cara menjumlahkan semua hasil/pendapatan yang diperoleh semua pelaku/sektor ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu.

B. Kemiskinan

           Salah satu masalah yang cukup mendesak untuk diatasi oleh suatu Negara adalah masalah kemiskinan. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan terus diupayakan, beberapa diantaranya: adalah dengan program IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan kemitraan pengusaha besar dan pengusaha kecil yang dicanangkan oleh pemerintah.

BAB 5

5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)

A. Perkembangan Dana Pembangunan Di Indonesia

            APBN adalah merupakan konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disusun setiap tahun.

Maka garis besar APBN terdiri dari pos-pos seperti dibawah ini:

v  Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan  pembangunan.

v  Dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis.

            Adanya penyebab terjadinya kemerosotan tabungan pemerintah tersebut diantaranya adalah:

v  Terjadinya resesi dunia yang mengakibatkan turunnya harga minyak bumi dan beberapa komoditi non-migas dipasaran dunia, hal ini berpengaruh terhadap turunnya penerimaan dalam negeri Indonesia.

v  Merosotnya nilai mata uang dolar Amerika (depresiasi) terhadap mata uang asing.

Langkah pemerintah untuk memperbaiki keadaan anggaran pembangunan tersebut antara lain dengan menerapkan prinsip anggaran yang berimbang dan dinamis. Berimbang dalam arti pemerintah berusaha bahwa pengeluaran pemerintah akan selalu disesuaikan dengan penerimaannya. Sedangkan dinamis diartikan bahwa akan selalu diusahakan adanya peningkatan yang terus-menerus terhadap penerimaan Negara sesuai dengan peningkatan kegiatan pembangunan di Indonesia.

B. Perkiraan Penerimaan Negara

            Secara geris besar sumber penerimaan Negara berasal dari:

a.      Penerimaan dalam negeri

b.      Penerimaan pembangunan

C. Penerimaan Dalam Negeri

            Pertama,penerimaan dalam negeri, untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde baru masih cukup mengantungkan pada penerimaan dari ekpor minyak bumi dan gas alam. Namun dengan mulai tidak menentunya harga minyak dunia, maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sektor migas perlu dikurangi. Untuk keperluan itu, maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya:

v  Deregulasi bidang perbankan (1 juni 1983), yakni dengan mengurangi peran bank sentral, serta lebih member hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukan suku bunga deposito dan pinjaman sendiri. Dampak dari deregulasi ini adalah meningkatnya tabunagn masyarakat.

v  Deregulasi bidang perpajakan (UU baru, 1 Januari 1984), untuk memperbaiki penerimaan Negara.

v  Kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap.

D.Perkiraan Pengeluaran Negara

            Secara garis besar, pengeluaran Negara dikelompokkan menjadi dua yakni:

v  Pengeluaran rutin

v  Pengeluaran pembangunan

D.1 Pengeluaran Rutin Negara

        Pengeluaran rutin Negara, adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya:

v  Pengeluaran untuk belanja pegawai

v  Pengeluaran untuk belanja barang

v  Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom

v  Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang

v  Pengeluaran lain-lain

D.2 Pengeluaran Pembangunan

           Secara garis besar yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah:

v  Pengeluaran pembangunan untuk berbagai department/ lembaga Negara, diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembanguna sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing department/lembaga Negara bersangkutan.

v  Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah ( Dati 1 dan 2 )

E.Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

            Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. Hal tersebut adalah:

E.1 Penerimaan Dalam Negeri Dari Migas

           Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah:

v  Produksi minyak rata-rata perhari

v  Harta rata-rata ekspor minyak mentah

E.2 Penerimaan Dalam Negeri Di Luar Migas

        faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah:

v  Pajak penghasilan

v  Pajak pertambahan nilai

v  Bea masuk

v  Cukai

v  Pajak ekspor

v  Pajak bumi dan bangunan

v  Bea materai

v  Pajak lainnya

v  Penerimaan bukan pajak

v  Penerimaan dari hasil penjualan BBM

E.3 Penerimaan Pembangunan

           Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek.

BAB 6

Peran Sektor Luar Negeri Pada Perekonomian Indonesia

A.  Perdagangan Antar Negara

            Beberapa alasan mengapa suatu Negara memerlukan Negara lain dalam kehidupan ekonominya adalah:

v  Tidak semua kebutuhan masyarakatnyadapat dipenuhi oleh komoditi yang dihasilkan di dalam negeri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus dilakukan impor dari Negara yang memproduksinya.

v  Karene terbatasnya konsumen, tidak semua hasil produksi dapat dipasarkan di dalam negeri, sehingga perlu dicari pasar di luar negeri.

v  Sebagai sarana untuk melekukan proses alih teknologi

v  Perdagangan antar Negara sebagai salah satu cara membina persahabatan dan kepentingan-kepentingan politik lainnya

B.   Hambatan-hambatan Perdagangan Antar Negara

           Adapun bentuk-bentuk hambatan yang selama ini terjadi diantaranya adalah:

v  Hambatan tariff

v  Hambatan quota

v  Hambatan dumping

v  Hambatan embargo/sanksi ekonomi

C.   Peran Kurs Valuta Asing Dalam Perekonomian Luar Negeri Indonesia

         Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu Negara yang  harus dikorbankan/dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Masalah kurs valuta asing mulai muncul ketika transaksi ekonomi sudah mulai melibatkan dua Negara atau lebih, tentunya sebagai alat untuk menjembatani perbedaan mata uang di masing-masing Negara.

           Depresiasi , adalah turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Apresiasi , adalah kebalikan dari Depresiasinya Rupiah. Dengan demikian jika rupiah mengalami depresiasi maka mata uang Dollar akan Apresiasi.